Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan
Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK untuk JF Guru dan Tendik Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2026
.jpeg)
Fasilitasi Try Out SKD berbasis CBT
Syarat dan Ketentuan
1.Pelaksanaan dilakukan secara daring (online) melalui PC atau Laptop masing-masing;
2.Bagi Peserta yang berminat melakukan Try Out SKD berbasis CBT dapat
melakukan regristrasi data pada
https://apps.bkd.jatimprov.go.id/simulasi-cbt/login
3.Peserta adalah PPPK, PPPK Paruh Waktu, Non ASN Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan Masyarakat Umum
Berikut kami lampirkan PENGUMUMAN NOMOR PENG-19/PKN/2026 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2026 UNTUK LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI.
Pengumuman dapat diakses melalui tautan berikut.
Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M pada Selasa (03/03/2026), di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Kebijakan THR dan BHR ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
THR ASN
Airlangga menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun, atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya, untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara yang, antara lain, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pensiunan.
“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.
THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan yang pencariannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadan.
“THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” kata Menko Perekonomian.
THR Sektor Swasta
Terkait sektor swasta, Airlangga menekankan bahwa THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan pada H-7 Lebaran.
“THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun dan jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional,” ujar Airlangga.
Airlangga mengungkapkan, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan penerima upah tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja sehingga pemberian THR sektor swasta diharapkan dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan.
“Diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk THR sektor swasta. Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,” ujarnya.
BHR Ojol
Untuk pemberian BHR bagi ojek daring atau ojol, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan perusahaan aplikator transportasi untuk menyalurkan BHR tahun 2026. Penyaluran akan dilakukan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi dengan nilai total sekitar Rp220 miliar atau meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Kami mendorong agar penyaluran [BHR] dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, pemerintah telah mengumumkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 yang mencakup kebijakan diskon transportasi, work from anywhere (WFA), dan bantuan pangan.
“Kita telah juga memberikan bantuan untuk diskon transportasi, khusus menjelang Lebaran, senilai Rp911,16 miliar, baik dari APBN maupun nonAPBN. Dan bantuan yang diberikan pemerintah pada saat menjelang Lebaran nanti dalam bantuan pangan itu nilainya Rp14,09 triliun, berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga [penerima manfaat]. Dan pemerintah juga sudah mengumumkan work from anywhere (WFA) tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret,” pungkas Menko Perekonomian. (DND/UN - Humas Kemensetneg)
Sumber:
Biro SDMOSehubungan telah berakhirnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) pada Pengadaan PPPK Tingkat Instansi Tahap II Badan Gizi Nasional TA 2025 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 111/B-KS.04.03/SD/K/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tingkat Instansi Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami menginformasikan sebagai berikut:
Unduh Lampiran I : Rincian Hasil Seleksi Kompetensi
Unduh Lampiran II : Format Surat Pengunduran Diri
Unduh Lampiran III : Surat Edaran BKN Nomor 9 Tahun 2021
Unduh Lampiran IV : Format Surat Pernyataan 5 Poin
Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tingkat Instansi Tahap II BGN TA 2025 melalui nomor Help Desk Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi di nomor 088808946045 (pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja). Bahwa jawaban Help Desk atau informasi lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak dapat dijadikan alasan pembenar.
Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tingkat Instansi Tahap II BGN TA 2025 bersifat final dan mengikat.
Demikian pengumuman ini, untuk diketahui dan disebarluaskan.
Jakarta, 12 Januari 2026
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Tingkat Instansi Tahap II
Badan Gizi Nasional TA 2025,
Dr. Ir. Dadan Hindayana
Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.Informasi mengenai pelaksanaan pengadaan PPPK, termasuk ketentuan umum dan persyaratan administrasi, disampaikan melalui dokumen pengumuman dan berkas pendukung yang dapat diunduh pada halaman ini.
Pelamar diimbau untuk mengunduh, membaca, dan mencermati seluruh dokumen yang tersedia sebelum melakukan pendaftaran, serta memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Narahubung Seleksi PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia melalui WhatsApp di 081330700866
TAUTAN FILE | DESKRIPSI FILE | |
|---|---|---|
Dokumen resmi yang memuat informasi pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, termasuk ketentuan umum dan persyaratan seleksi. | ||
Format surat lamaran yang wajib digunakan oleh pelamar dalam pengajuan pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. | ||
Format surat pernyataan resmi yang wajib diisi dan ditandatangani oleh pelamar sebagai bagian dari persyaratan administrasi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). |
.
