Suasana doorstop setelah Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi bersama pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pada 6 November 2026, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini termasuk pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026 dalam rangka mendukung program prioritas nasional.
Sejumlah kesepakatan yang diambil adalah:
1. PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu
PPPK Paruh Waktu lintas profesi mencakup dosen, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya. Pengangkatan ini akan dilakukan secara bertahap.
Kebijakan peningkatan status kepegawaian tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini telah mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
2. Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2027
Selain peningkatan status kepegawaian, bagi PPPK lintas profesi yang telah dialihkan status menjadi PPPK Penuh Waktu, apabila berminat kepada mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada tahun 2027 sesuai tahapan pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dan memperkuat mobilitas talenta ASN nasional.
3. Kepastian Keberlanjutan bagi Guru Non-ASN dan Tenaga Kesehatan
Pemerintah akan memperpanjang masa perjanjian bagi :
a. guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan cut off Desember 2024, yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026;
b. tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga akan memberikan kesempatan mereka mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 yang secara bertahap akan mulai dilaksanakan mulai 1 Januari 2027.
4. Rekrutmen CPNS 2026 untuk Mendukung Program Prioritas Presiden
Dalam rangka mendukung pemenuhan program prioritas Presiden dan regenerasi ASN secara bertahap serta guna memperkuat kualitas birokrasi, serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada berbagai programprioritas lainnya, Pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS pada 2026.
Sejumlah formasi yang menjadi prioritas antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, Guru Sekolah Unggul Garuda; serta Formasi lain yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung mengikuti seleksi CPNS guna memperkuat birokrasi dan kami pastikan seleksi dilaksanakan dengan transparan, kompetitif, dan berbasis merit.
Dengan demikian, melalui berbagai kebijakan tersebut Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Penataan status pegawai, perlindungan dan kepastian keberlanjutan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, tenaga teknis dan pelaksana lainnya, serta pembukaan rekrutmen CPNS merupakan pemberian kesempatan secara luas bagi warga negara dan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
.png)